Beberapa bahkan menyerukan boikot terhadap merek tersebut, menuntut agar Roti O kembali menerima pembayaran tunai—setidaknya sebagai opsi alternatif.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Resmi Gabung Fast & Furious 11: Megabintang Sepak Bola Siap Gebrak Dunia Sinema Aksi

Evaluasi Internal Dijanjikan, Tapi Kapan?
Pada akhir pernyataannya, Roti O menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi internal terhadap kebijakan transaksi ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih inklusif di masa depan. Namun, pernyataan tersebut disampaikan tanpa timeline atau komitmen konkret, sehingga menuai keraguan dari publik.

Pakar kebijakan publik dan inklusi digital, Dr. Lina Wijaya, menyoroti pentingnya keseimbangan antara inovasi bisnis dan tanggung jawab sosial.

“Digitalisasi itu penting, tapi bukan berarti mengesampingkan kelompok masyarakat yang belum siap. Perusahaan harus menyediakan multiple payment options agar tidak eksklusif,” ujarnya.

Refleksi: Kemajuan Digital Tanpa Meninggalkan yang Rentan
Kasus Roti O menjadi cerminan tantangan besar dalam transisi digital di Indonesia: bagaimana memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menciptakan jurang baru antara yang melek digital dan yang tertinggal. Selama QRIS dan dompet digital menjadi satu-satunya opsi, maka risiko eksklusi sosial—terutama terhadap lansia, pedagang kecil, dan masyarakat berpendapatan rendah—akan terus mengintai.

Sementara Roti O berjanji akan mengevaluasi kebijakannya, publik menunggu langkah nyata yang menunjukkan komitmen terhadap layanan yang adil dan universal. Sebab, pada akhirnya, bisnis yang sukses bukan hanya yang efisien, tapi juga yang manusiawi.