Lembaga Penjamin Simpanan mencatat sebanyak 15 bank perekonomian rakyat dan BPR syariah telah mengalami likuidasi hingga September 2026.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Angka penanganan bank tersebut melonjak hingga tiga kali lipat dibandingkan catatan sepanjang 2025 yang hanya melibatkan lima bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa lonjakan likuidasi ini tidak semata-mata dipicu oleh kondisi ekonomi.

Berdasarkan pemantauan lembaga tersebut, kelemahan tata kelola menjadi faktor dominan di balik kegagalan bank yang ditangani.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara CNBC Indonesia Financial Forum yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19/11/2026).

Untuk memberikan perlindungan optimal bagi para nasabah, LPS berupaya mempercepat proses pembayaran klaim simpanan.

Lembaga ini juga menyesuaikan alur likuidasi agar dapat berjalan lebih cepat dari sebelumnya.

Selain itu, koordinasi erat terus dijalin bersama Otoritas Jasa Keuangan guna memperkuat sistem deteksi dini.

Langkah antisipasi tersebut bertujuan mencegah kegagalan bank sedini mungkin sebelum memberikan dampak yang lebih luas.

LPS turut menyoroti berbagai tantangan di sektor keuangan seperti ketidakpastian global, tekanan likuiditas, dan risiko kredit.

Agenda penguatan industri perbankan juga mencakup dorongan pembiayaan inklusif serta persiapan penjaminan polis.