Roti O bukan satu-satunya pelaku usaha yang menerapkan kebijakan cashless. Namun, penolakan terhadap uang tunai—alat pembayaran resmi negara—menimbulkan pertanyaan serius: apakah digitalisasi harus mengorbankan hak dasar warga?

Banyak ahli hukum dan ekonomi sosial menilai bahwa transisi ke ekosistem digital harus dilakukan secara bertahap dan inklusif. Bank Indonesia sendiri telah berkali-kali menegaskan bahwa uang rupiah tunai tetap sah dan wajib diterima sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI.

Dukungan Publik dan Harapan Perubahan Kebijakan
Respons publik terhadap aksi Arlius Zebua sangat positif. Tagar #RotiOTolakNenek dan #TerimaUangTunai sempat menjadi trending di Twitter. Banyak warganet membagikan pengalaman serupa—ditolak karena tak punya e-wallet, atau dipermalukan karena membayar tunai di toko modern.

“Ini bukan soal uang, tapi soal harga diri dan aksesibilitas,” tulis salah satu komentar viral.

Sementara itu, PT. Sebastian Citra Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait somasi dari Arlius Zebua. Namun, tekanan publik yang terus meningkat diprediksi akan memaksa perusahaan untuk meninjau ulang kebijakan cashless-nya—setidaknya dengan menyediakan opsi pembayaran tunai bagi lansia dan kelompok rentan.