“Anak-anak disabilitas membutuhkan dukungan ekstra, bukan ejekan. Guru seharusnya menjadi ujung tombak inklusi, bukan penghambat,” tegasnya dalam wawancara daring.

Respons Institusi dan Harapan Masyarakat
Hingga Sabtu (20/12/2025), belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah setempat maupun Kemendikbudristek. Namun, tagar #StopBullyingAnakDisabilitas dan #PecatSarmoli mulai menjamur di media sosial, menuntut transparansi dan sanksi tegas.

Baca juga: Selamat! Jerry Andrean Pemenang MCI Season 7 Resmi Melamar Stefani Horison Juara MasterChef Season 5 di Disneyland Shanghai pada 14 Desember 2025

Masyarakat menuntut agar:

Dilakukan investigasi menyeluruh oleh inspektorat daerah atau Badan Kepegawaian Nasional (BKN),
Jika terbukti bersalah, Sarmoli dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian,
Dilakukan audit terhadap pelatihan etika dan inklusi bagi seluruh tenaga pendidik di daerah tersebut.
Refleksi: Pendidikan Harus Berpihak pada yang Paling Rentan
Kasus Sarmoli Nikdolias Patinggi menjadi cermin betapa jauhnya jarak antara kebijakan inklusi yang digaungkan pemerintah dan realitas di lapangan. Jika guru—ujung tombak pendidikan—masih memandang anak disabilitas sebagai bahan tertawaan, maka upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil dan setara akan sia-sia.

Pendidikan bukan hanya soal mengajar, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat, empati, dan kemanusiaan. Dan ketika seseorang yang seharusnya menjadi teladan justru menghancurkan nilai-nilai itu, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban.

Maka, pertanyaan besar yang kini menggema bukan hanya “Siapa Sarmoli Nikdolias Patinggi?”, tetapi “Apa yang akan kita lakukan agar kejadian seperti ini tak terulang?”