Skandal Korupsi Chromebook: Siapa Saja yang 'Cuan' dari Proyek Rp1,9 Triliun di Kemendikbud Ristek?
Nadiem-Instagram-
Skandal Korupsi Chromebook: Siapa Saja yang 'Cuan' dari Proyek Rp1,9 Triliun di Kemendikbud Ristek?
Sebuah skandal korupsi besar-besaran tengah mengguncang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16 Desember 2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung membongkar jaringan korupsi dalam proyek pengadaan Laptop Chromebook senilai Rp1,9 triliun selama periode 2020–2022.
Sidang tersebut membacakan surat dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen). Namun, yang mencuri perhatian publik bukan hanya perannya, melainkan daftar panjang penerima keuntungan dari skema korupsi ini — mulai dari pejabat tinggi hingga perusahaan rekanan.
Nadiem Makarim Diduga Terima Rp809 Miliar
Salah satu fakta paling mengejutkan adalah nama Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024. Menurut dakwaan, Nadiem diduga memperkaya diri sendiri hingga mencapai Rp809,59 miliar melalui proyek ini.
“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809,59 miliar,” tegas jaksa saat membacakan dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih.
Angka tersebut bukan hanya mencengangkan karena nominalnya yang fantastis, tetapi juga karena melibatkan sosok yang selama ini dikenal sebagai founder Gojek dan dianggap sebagai ikon inovasi digital di Indonesia.
Pejabat dan Perusahaan Turut Menikmati 'Kue' Proyek
Selain Nadiem, sejumlah pejabat struktural maupun fungsional di Kemendikbud Ristek juga tercatat menerima aliran dana dalam bentuk rupiah, dolar AS, maupun dolar Singapura. Di antaranya:
Mulyatsyah, Direktur SMP, diduga menerima SGD120.000 dan US$150.000.
Harnowo Susanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menerima Rp300 juta.
Dhany Hamiddan Khoir (mantan PPK SMA) mendapat Rp200 juta dan US$30.000.
Nia Nurhasanah (PPK PAUD) menerima Rp500 juta — jumlah terbesar di antara PPK lainnya.
Tak berhenti di situ, sejumlah perusahaan rekanan juga teridentifikasi sebagai penerima manfaat finansial dari proyek ini. PT Bhinneka Mentari Dimensi, misalnya, mendapatkan Rp281,67 miliar, sementara PT Acer Indonesia mengantongi Rp425,24 miliar.
Perusahaan teknologi global seperti Dell, Lenovo, HP, dan ASUS juga terlibat sebagai pemasok, dengan nilai kontrak miliaran rupiah masing-masing. Bahkan, PT Supertone (SPC), yang tidak terlalu dikenal publik, masuk daftar dengan nilai kontrak mencapai Rp44,96 miliar.
Sri Wahyuningsih dan Dua Staf Khusus Nadiem Tak Terima Uang?
Menariknya, dari lima tersangka yang sudah ditetapkan, hanya dua orang yang secara eksplisit disebut menerima keuntungan: Nadiem Makarim dan Mulyatsyah. Sementara Sri Wahyuningsih, Ibrahim Arief (konsultan staf khusus), dan Jurist Tan (staf khusus Nadiem) belum tercatat sebagai penerima aliran dana dalam dakwaan yang dibacakan.
Namun, ketidakhadiran nama mereka dalam daftar penerima tidak serta-merta menandakan mereka tidak terlibat. Jaksa masih terus mengembangkan penyidikan dan mempertimbangkan kemungkinan peran mereka sebagai perantara atau fasilitator dalam aliran uang tersebut.
Skema Korupsi di Balik Program Digitalisasi Sekolah
Program pengadaan laptop Chromebook awalnya digagas sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan nasional, terutama selama masa pandemi ketika pembelajaran jarak jauh menjadi keharusan. Namun, ternyata proyek yang dibungkus dalam narasi inovasi dan pemerataan akses pendidikan ini justru menjadi sarang korupsi sistematis.
Dugaan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai ratusan miliar rupiah, dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli perangkat berkualitas bagi jutaan siswa justru mengalir ke kantong pribadi dan konglomerasi bisnis.
