Gubernur Aceh pun meminta dinas terkait segera menetapkan lokasi penampungan resmi, sambil memastikan bahwa seluruh jajaran di lapangan memahami dan menjalankan prosedur yang berlaku.

Mengapa Ini Penting?
Langkah ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya pemulihan ekologis jangka panjang. Jika terbukti bahwa deforestasi ilegal atau kelalaian dalam pengelolaan hutan berkontribusi pada bencana ini, maka langkah hukum dan kebijakan restorasi harus segera diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Selain itu, pengelolaan kayu pasca bencana yang transparan dan terdokumentasi dengan baik juga akan mencegah penyalahgunaan aset bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah pasca krisis.

Baca juga: Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Ukir Sejarah dengan Raih Emas Perdana di SEA Games 2025

Penutup: Antara Empati dan Tanggung Jawab Lingkungan
Di tengah duka dan kerugian akibat bencana, pemerintah Aceh mengingatkan bahwa empati harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan lingkungan. Mengambil kayu tanpa izin mungkin tampak sebagai tindakan kecil, tapi bisa berdampak besar pada proses investigasi dan pemulihan ekosistem.

Dengan langkah tegas ini, Pemprov Aceh tidak hanya berupaya memulihkan wilayah terdampak, tetapi juga membangun fondasi kebijakan lingkungan yang lebih kuat dan berkelanjutan—sebuah pesan yang relevan tidak hanya untuk Aceh, tapi juga bagi seluruh wilayah rawan bencana di Indonesia.