Influencer dan Artis Galang Donasi untuk Korban Bencana di Sumatera, Gus Ipul: Harus Izin Dulu Menurut Aturan yang Berlaku
Influencer dan Artis Galang Donasi untuk Korban Bencana di Sumatera, Gus Ipul: Harus Izin Dulu Menurut Aturan yang Berlaku
Gelombang solidaritas dari berbagai kalangan masyarakat terus mengalir deras untuk membantu korban bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Tidak hanya dari lembaga kemanusiaan resmi, aksi penggalangan dana juga datang dari para selebriti, konten kreator, hingga influencer media sosial. Namun, di tengah semangat gotong royong yang membara, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa setiap kegiatan penggalangan donasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku—termasuk memperoleh izin terlebih dahulu.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 9 Desember 2025, di Kantor Kementerian Sosial di Salemba, Jakarta Pusat, Gus Ipul menekankan pentingnya legalitas dalam setiap aksi amal publik. “Tetapi sebaiknya, kalau menurut ketentuan, izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Izin Dibutuhkan, Namun Prosesnya Tak Rumit
Menurut Gus Ipul, proses perizinan ini sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan, bagi pihak-pihak yang ingin membantu korban bencana secara nasional—artinya mengumpulkan dana dari berbagai provinsi—izin cukup diajukan ke Kementerian Sosial. “Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, tentu enggak perlu rumit,” tegasnya.
Langkah ini bukan dimaksudkan untuk menghambat semangat kemanusiaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi para donatur dan penerima bantuan. Dengan izin resmi, aktivitas penggalangan dana bisa dipantau secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Transparansi: Kunci Utama Penggunaan Dana Kemanusiaan
Selain perizinan, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya aspek pelaporan setelah dana terkumpul. Ia menjelaskan bahwa transparansi dalam penggunaan dana publik wajib dilakukan, terlebih jika jumlah donasi mencapai angka signifikan.
“Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah, itu cukup audit internal. Tapi laporannya tetap harus diserahkan ke Kementerian Sosial,” ujarnya. Namun, jika jumlah donasi melebihi angka tersebut, maka wajib melibatkan auditor independen yang bersertifikat.
“Kalau di atas Rp500 juta, ya harus menggunakan auditor. Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan: dapatnya dari mana saja, diperuntukkan untuk apa saja,” lanjutnya.
Update Terbaru
Peluang Finansial Akhir November, 4 Zodiak Ini Dapat Hoki Besar
Jumat / 20-11-2026, 07:00 WIB
Xiaomi Rilis Sikat Gigi Elektrik Mijia Sonic Sweep 2 dengan Indikator LED
Jumat / 20-11-2026, 07:00 WIB
Casio Rilis G-Shock GM2110HDN-8A Kolaborasi Bersama Hidden NY
Jumat / 20-11-2026, 07:00 WIB
Hana Malasan serta Sean Gelael tampil serasi berbalut busana adat saat siraman
Jumat / 20-11-2026, 07:00 WIB
Perjanjian Anak dan Uang: Sinopsis Drama Pendek Pernikahan Kontrak
Jumat / 20-11-2026, 06:56 WIB
Vilmei Hadiri Sidang Penipuan di Bekasi dan Ogah Sudutkan Terdakwa
Jumat / 20-11-2026, 06:56 WIB
Cara Menyimpan Game GTA 6 dan Batasan Slot Save yang Perlu Diketahui
Jumat / 20-11-2026, 06:56 WIB
Cara Menggunakan GTA 6 Index untuk Menemukan Misi dan Tujuan Anda
Jumat / 20-11-2026, 06:56 WIB
Cara Pakai Headphones di GTA 6 untuk Dengarkan Musik dan Podcast
Jumat / 20-11-2026, 06:49 WIB
Ubisoft Pecat 166 Pengembang Saat Rayakan Sukses Keuangan Assassin's Creed
Jumat / 20-11-2026, 06:49 WIB
Layanan Criterion Channel Resmi Menghadirkan Anime Speed Racer
Jumat / 20-11-2026, 06:49 WIB
Waspada pilih toko saat Gemini bantu belanja kebutuhan liburan
Jumat / 20-11-2026, 06:49 WIB
The Perfect Lie Episode 8 Sub Indo bukan LK21 tapi di KST: Perang Psikologis dan Topeng yang Mulai Terkelupas
Jumat / 20-11-2026, 06:49 WIB
Pixel 10 Turun Harga Jadi USD 599 Menjelang Promo Black Friday
Jumat / 20-11-2026, 06:42 WIB






