Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Dalam konteks bencana yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, transparansi dalam pengelolaan dana darurat menjadi krusial. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran penanggulangan bencana akan dipantau ketat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas independen lainnya.

“Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara mengalir, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Kami berkomitmen penuh pada akuntabilitas dan transparansi,” tuturnya.

Baca juga: Apakah Film Mengejar Restu 2025 Bakal Lanjut Season 2?

Harapan bagi Masyarakat Sumatera
Bagi warga Sumatera yang kini berjuang memulihkan kehidupan pasca-bencana, jaminan ketersediaan dana dari pemerintah pusat menjadi angin segar di tengah duka. Namun, selain dukungan finansial, yang tak kalah penting adalah kehadiran negara dalam bentuk pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan penguatan ketahanan komunitas terhadap bencana di masa depan.

Pemerintah berjanji tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik—build back better—dengan pendekatan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis risiko bencana.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pulau Sumatera—yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan bencana—dapat menjadi contoh ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan iklim dan geologis yang semakin kompleks di era modern.