Mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025
Aturan ini dianggap telah merugikan ribuan desa di seluruh Indonesia karena menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II (Non-Earmark). Para kades menilai ketentuan ini tidak mempertimbangkan realitas operasional di lapangan.
Mencabut PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih
Para perangkat desa menolak kebijakan yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman koperasi, terlebih dengan sistem pemotongan langsung dari dana tersebut. Mereka khawatir hal ini akan mengikat desa dalam jerat utang dan mengurangi anggaran untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Berapa Harga Tecno Pova 6? Benarkah Punya Pendingin Canggih dan Pengisian Super Cepat?
Menghentikan Intervensi terhadap Kewenangan Desa dalam Musyawarah Desa (Musdes)
Mereka juga mendesak pemerintah untuk tidak menerbitkan aturan tambahan—baik melalui Permendes maupun regulasi lain—yang mengikis otonomi desa dalam pengelolaan keuangan melalui forum Musyawarah Desa, yang merupakan wujud demokrasi langsung di tingkat lokal.
Suara dari Bawah: Desa Bukan Objek, Tapi Subjek Pembangunan
Di balik angka-angka dan regulasi, ada wajah-wajah nyata yang terdampak: ibu-ibu PKK yang tak bisa mengadakan pelatihan UMKM, kader Posyandu yang kekurangan stok vitamin dan obat cacing, serta anak-anak desa yang terpaksa menunda perbaikan sekolah mereka. Aksi ini bukan semata soal anggaran—tapi soal keadilan, kepercayaan, dan pengakuan terhadap desa sebagai poros utama pembangunan nasional.

“Kami datang bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk mengingatkan bahwa desa adalah fondasi Indonesia. Jika fondasinya rapuh, bagaimana bangunan di atasnya bisa kokoh?” tegas koordinator aksi dari DPP APDESI.

Hingga sore hari, massa tetap bertahan dengan tertib, membawa spanduk bertuliskan "Dana Desa untuk Rakyat, Bukan untuk Biaya Administrasi", "Jangan Jadikan Desa Sandera Regulasi", dan "Presiden Prabowo, Dengarlah Suara Kami dari Bawah".

Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, ada ribuan desa yang menunggu kebijakan yang pro-rakyat—bukan kebijakan yang justru memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran.