Tuntutan Ribuan Kepala Desa di Jakarta: Demo Besar-Besaran di Monas dan Istana Negara Desak Pencabutan Aturan yang Ancam Dana Desa
Mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025
Aturan ini dianggap telah merugikan ribuan desa di seluruh Indonesia karena menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II (Non-Earmark). Para kades menilai ketentuan ini tidak mempertimbangkan realitas operasional di lapangan.
Mencabut PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pinjaman untuk Koperasi Desa Merah Putih
Para perangkat desa menolak kebijakan yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman koperasi, terlebih dengan sistem pemotongan langsung dari dana tersebut. Mereka khawatir hal ini akan mengikat desa dalam jerat utang dan mengurangi anggaran untuk kepentingan rakyat.
Baca juga: Berapa Harga Tecno Pova 6? Benarkah Punya Pendingin Canggih dan Pengisian Super Cepat?
Menghentikan Intervensi terhadap Kewenangan Desa dalam Musyawarah Desa (Musdes)
Mereka juga mendesak pemerintah untuk tidak menerbitkan aturan tambahan—baik melalui Permendes maupun regulasi lain—yang mengikis otonomi desa dalam pengelolaan keuangan melalui forum Musyawarah Desa, yang merupakan wujud demokrasi langsung di tingkat lokal.
Suara dari Bawah: Desa Bukan Objek, Tapi Subjek Pembangunan
Di balik angka-angka dan regulasi, ada wajah-wajah nyata yang terdampak: ibu-ibu PKK yang tak bisa mengadakan pelatihan UMKM, kader Posyandu yang kekurangan stok vitamin dan obat cacing, serta anak-anak desa yang terpaksa menunda perbaikan sekolah mereka. Aksi ini bukan semata soal anggaran—tapi soal keadilan, kepercayaan, dan pengakuan terhadap desa sebagai poros utama pembangunan nasional.
“Kami datang bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk mengingatkan bahwa desa adalah fondasi Indonesia. Jika fondasinya rapuh, bagaimana bangunan di atasnya bisa kokoh?” tegas koordinator aksi dari DPP APDESI.
Hingga sore hari, massa tetap bertahan dengan tertib, membawa spanduk bertuliskan "Dana Desa untuk Rakyat, Bukan untuk Biaya Administrasi", "Jangan Jadikan Desa Sandera Regulasi", dan "Presiden Prabowo, Dengarlah Suara Kami dari Bawah".
Aksi ini menjadi pengingat bahwa di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan di Jakarta, ada ribuan desa yang menunggu kebijakan yang pro-rakyat—bukan kebijakan yang justru memperlebar jurang antara pusat dan pinggiran.
Update Terbaru
Rilis QS Rankings 2027: Tiga Universitas Indonesia Masuk Peringkat ASEAN
Kamis / 19-11-2026, 08:42 WIB
Indonesia Peringkat 6 Dunia dengan 58,5 Juta Jiwa Generasi Z
Kamis / 19-11-2026, 08:42 WIB
Tekanan Jual Sektor Utama Bikin IHSG Terkoreksi ke Posisi 5.247
Kamis / 19-11-2026, 08:42 WIB
Akuisisi Rampung, SPBU Vivo Berubah Jadi BP AKR Tahun 2027
Kamis / 19-11-2026, 08:42 WIB
Kelebihan dan Risiko Likuiditas Berinvestasi Saham Preferen
Kamis / 19-11-2026, 08:35 WIB
Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Selepas Kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia
Kamis / 19-11-2026, 08:35 WIB
Sasaran Program MBG 2.0 Diperketat Demi Keamanan Pangan dan Gizi
Kamis / 19-11-2026, 08:35 WIB
Usut Chip Nvidia, Bareskrim Selidiki Permintaan FBI di Indonesia
Kamis / 19-11-2026, 08:35 WIB
Cara Memulai Bisnis di Marketplace bagi Pekerja UMR Setiap Hari
Kamis / 19-11-2026, 08:28 WIB
Jelang Moto3 Portugal 2026, Veda Kejar Tambahan Poin
Kamis / 19-11-2026, 08:28 WIB
Suku Bunga BI Naik, IHSG dan Saham Bank BUMN Kompak Anjlok
Kamis / 19-11-2026, 08:28 WIB
Kolaborasi Riset Peruri dan ITB Hasilkan Prototipe Chip Merah Putih
Kamis / 19-11-2026, 08:21 WIB
Kunci Sukses Megawati Cs Akhiri Tren Buruk di Liga Voli Korea
Kamis / 19-11-2026, 08:21 WIB
Israel Gempur Gaza Kembali Lanjutkan Operasi Militer Terbaru
Kamis / 19-11-2026, 08:21 WIB






