“Pemeriksaan terhadap Bupati Mirwan akan dilakukan segera setelah kedatangannya di Banda Aceh,” ujar Benni.

Pembelaan Mirwan: “Nazar Pribadi dan Situasi Sudah Terkendali”
Dalam keterangan tertulisnya, Mirwan membela keputusannya dengan alasan pribadi dan teknis. Ia menyatakan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan pemenuhan nazar, dan sebelum berangkat, ia telah meninjau langsung lokasi bencana serta memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada dalam “alur komando” yang efektif.

in1

“Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya,” klaimnya.

Ia juga berdalih bahwa surat penolakan izin dari Gubernur Aceh baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember—setelah ia sudah berada di Mekkah. Menurutnya, komunikasi sempat terhambat akibat gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayahnya. “Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” ungkapnya.

Baca juga: Bantah Isu Hoaks Perceraian dan KDRT, BCL dan Tiko Aryawardhana Tampilkan Bukti Kemesraan di Ulang Tahun Pernikahan ke-2

Namun, klaim “situasi terkendali” ini justru memicu pertanyaan publik: jika memang bencana sudah teratasi, mengapa status tanggap darurat tetap diberlakukan? Dan jika kepala daerah merasa cukup aman untuk pergi umrah, lalu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas nasib warga yang masih kesulitan mengakses bantuan?

Pelajaran Penting: Pemimpin Harus Hadir, Bukan Hanya Memerintah
Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa jabatan kepala daerah bukanlah jabatan seremonial, apalagi tiket liburan. Di tengah krisis, rakyat butuh pemimpin yang hadir—secara fisik, emosional, dan administratif. Meninggalkan wilayah saat bencana melanda bukan sekadar kelalaian, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Presiden Prabowo, dengan latar belakang militernya, jelas ingin menegaskan satu prinsip dasar: kepemimpinan adalah tentang keberanian bertahan, bukan kesempatan untuk kabur.

Dan dalam dunia yang semakin transparan, tindakan sekecil apa pun oleh pejabat publik—apalagi di saat rakyat menderita—akan selalu diperhitungkan, bukan hanya oleh atasan, tetapi juga oleh sejarah dan hati nurani rakyat.