Pertanyaan untuk Badan Gizi Nasional dan BKN
Dalam konteks reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, publik berhak mempertanyakan:

Apakah syarat tambahan ini telah melalui pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)?
Bagaimana nasib ribuan pelamar umum yang selama ini bersiap mengikuti seleksi PPPK secara fair?
Apakah ada upaya untuk memastikan kesetaraan akses dalam rekrutmen ASN, termasuk PPPK?
Sampai saat ini, Badan Gizi Nasional belum memberikan penjelasan resmi terkait kontroversi ini. Namun, tekanan dari publik dan media sosial kemungkinan besar akan mendorong instansi terkait untuk memberikan klarifikasi—atau bahkan meninjau ulang persyaratan rekrutmen.

Penutup: Antara Kebutuhan Operasional dan Prinsip Keadilan
Tentu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan formasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan instansi. Namun, ketika kebijakan tersebut secara sistematis menutup akses bagi warga negara yang memenuhi kualifikasi pendidikan, maka hal itu berpotensi melanggar prinsip dasar pemerintahan terbuka dan meritokratis.

Rekrutmen PPPK BGN SPPI seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat layanan gizi nasional dengan tenaga-tenaga terbaik dari seluruh penjuru Tanah Air—bukan hanya memperkuat posisi mereka yang sudah berada di dalam sistem.

Sebab, transparansi bukanlah pilihan—melainkan kewajiban dalam setiap proses rekrutmen yang menggunakan uang rakyat dan mengemban amanat publik.