Aksi Peringatan HUT OPM oleh Mahasiswa Papua di Makassar Memanas, Tegang dengan Aparat di Jalan Lanto Dg Pasewang

Suasana di kawasan Jalan Lanto Dg. Pasewang, Makassar, mendadak memanas pada Senin (1/12/2025) siang. Sejumlah mahasiswa asal Papua menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi tersebut memicu ketegangan dengan aparat keamanan yang melakukan pengamanan ketat di sekitar Asrama Papua, tempat digelarnya unjuk rasa.

Kejadian ini menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan, terutama karena aksi tersebut berlangsung tepat pada tanggal simbolis—1 Desember—yang secara historis diklaim oleh kelompok separatis sebagai “Hari Kemerdekaan Papua Barat”. Meski berlangsung singkat, ketegangan sempat muncul saat sebagian peserta aksi mulai menyuarakan tuntutan dengan nada lantang, sementara aparat berupaya menjaga situasi tetap kondusif.

Ketegangan Sempat Memuncak, Tapi Tak Sampai Ricuh
Dalam sejumlah dokumentasi visual yang beredar di media sosial, tampak aparat keamanan berjajar di depan massa aksi, menjaga jarak aman namun waspada. Beberapa mahasiswa terlihat membawa spanduk dan poster bertuliskan simbol-simbol yang umum digunakan dalam gerakan pro-kemerdekaan Papua. Suasana sempat memanas ketika terjadi interaksi verbal antara perwakilan mahasiswa dan petugas di lapangan.

Namun, berkat komunikasi intensif antara perwakilan mahasiswa dan aparat, ketegangan berhasil diredam. Massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib dan damai tanpa insiden fisik. Meski begitu, arus lalu lintas di sekitar Jalan Lanto Dg. Pasewang sempat tersendat selama kurang lebih satu jam, memaksa warga sekitar dan pengendara untuk menghindari kawasan tersebut.

Hari 1 Desember: Tanggal Simbolis yang Terus Memecah Persepsi
Peristiwa di Makassar bukanlah yang pertama kali terjadi. Setiap 1 Desember, kelompok mahasiswa Papua di berbagai kota besar di Indonesia—termasuk Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta—kerap menggelar aksi serupa untuk memperingati berdirinya OPM pada 1965. Bagi mereka, tanggal ini bukan sekadar momen politis, melainkan simbol identitas dan aspirasi politik yang mendalam.

Namun, bagi pemerintah Indonesia, aksi-aksi tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap kedaulatan negara. Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena tujuannya yang ingin memisahkan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

OPM dan Kontroversi Kekerasan Bersenjata
Pemerintah Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk gerakan separatis, termasuk yang dilakukan oleh OPM. Alasannya tak hanya menyangkut prinsip kedaulatan, tetapi juga kaitan OPM dengan sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Dalam berbagai laporan, kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM disebut bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil, guru, tenaga medis, hingga personel TNI dan Polri.

Salah satu kasus paling mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah penyanderaan dan pembunuhan tenaga pendidik di pedalaman Papua, yang memicu kecaman luas dari masyarakat nasional. Karena itulah, keberadaan OPM dianggap tidak hanya sebagai ancaman politik, tetapi juga ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Baca juga: Profil Sutopo Purwo Nugroho Mantan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB yang jadi Sosok Pahlawan Informasi Bencana, Lengkap: Umur, Agama dan IG