Pakar kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rina Siregar, menilai bahwa kasus semacam ini, meskipun belum terbukti, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara.

“Ketika rakyat melihat TNI sebagai simbol keadilan dan kekuatan negara, maka setiap pelanggaran—sekecil apa pun—bisa memicu keretakan sosial yang luas,” katanya.

Baca juga: Brisia Jodie Anaknya Siapa? Inilah Biodata Penyanyi yang Resmi Menikah dengan Jonathan Alden, Benarkah Bukan Orang Sembarangan?

Ia menyarankan agar institusi keamanan memperkuat mekanisme pengawasan internal, terutama di daerah terpencil yang rentan terhadap praktik korupsi informal.

Masyarakat Menunggu Transparansi dan Keadilan
Sementara itu, warga Langkat dan sekitarnya menantikan langkah cepat dari Mabes TNI untuk mengusut tuntas dugaan pemerasan tersebut. Di tengah penderitaan akibat bencana, mereka berharap tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Jika terbukti benar, kasus ini bukan hanya soal pelanggaran disiplin, tetapi juga pengkhianatan terhadap semangat gotong royong dan solidaritas nasional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kodim Langkat belum memberikan keterangan resmi kepada media. Namun, berdasarkan pernyataan Kapuspen TNI, proses verifikasi dan penyelidikan internal kemungkinan besar telah dimulai.

Publik pun berharap, ke depan, akses bantuan kemanusiaan—apalagi yang melibatkan institusi negara—benar-benar bebas dari praktik-praktik yang menciderai nilai kemanusiaan.