Viral di Medsos! Warga Langkat Ngaku Diperas Oknum TNI Saat Kirim Bantuan ke Korban Bencana – TNI Minta Bukti Konkret

Sebuah video berdurasi singkat yang diunggah di media sosial tengah menjadi sorotan publik. Dalam rekaman tersebut, seorang warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Pangkalan Brandan.

Video itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram populer @indonesiapopularnews pada Rabu pagi (3/12/2025) dan dengan cepat menyebar luas, memicu reaksi beragam dari warganet. Banyak yang mengecam tindakan yang diduga dilakukan oknum TNI tersebut, sementara sebagian lain meminta agar publik menahan diri hingga ada investigasi resmi.

Misi Kemanusiaan yang Terganjal Permintaan "Sewa"
Dalam video tersebut, pria yang tak disebutkan namanya itu menjelaskan bahwa dirinya dan sejumlah relawan berinisiatif mengumpulkan logistik untuk membantu warga Pangkalan Brandan yang sedang dilanda musibah. Karena akses jalan terputus dan medan sulit, mereka memutuskan meminta bantuan kendaraan milik TNI.

“Kami menghubungi Kodim setempat dan meminta izin meminjam mobil kavaleri untuk mengangkut logistik ke Brandan,” ujar pria itu, suaranya terdengar penuh kekecewaan.

Namun, alih-alih mendapat dukungan, misi kemanusiaan mereka justru terhambat oleh permintaan yang mengejutkan. Menurut pengakuannya, oknum di Kodim meminta uang sebesar Rp2 juta sebagai “biaya sewa” kendaraan.

“Tapi, malah diminta bayar Rp2 juta. Saya sempat nego, tapi tetap dipaksa bayar kalau mau pinjam mobil,” tambahnya, menyiratkan rasa frustrasi terhadap apa yang seharusnya menjadi bentuk solidaritas negara terhadap rakyatnya.

TNI: Laporkan dengan Bukti, Jangan Hanya Pengakuan
Menanggapi hebohnya pemberitaan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen (Mar) Freddu Ardianzah, menanggapi dengan sikap terbuka namun tegas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani dugaan pelanggaran oleh prajurit TNI.

“Jangan hanya mengandalkan pengakuan lisan yang diunggah di media sosial tanpa ada bukti pendukung,” kata Freddu kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Ia meminta pihak yang merasa dirugikan untuk segera melapor melalui saluran resmi, lengkap dengan bukti konkret seperti rekaman percakapan, transfer uang, identitas pelaku, atau saksi yang bisa diverifikasi.

“Apabila ada pengaduan, mohon disertai dengan bukti dan keterangan yang jelas, agar bisa dilakukan pengecekan kepada satuan maupun prajurit yang dimaksud,” tegasnya.

TNI Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Freddu menegaskan bahwa institusi TNI tidak akan mentolerir praktik penyalahgunaan wewenang, apalagi dalam situasi krisis kemanusiaan seperti bencana alam. Menurutnya, TNI justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan tanpa pamrih.

“Komitmen TNI jelas: akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya, terlepas dari pangkat atau jabatannya,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak serta-merta menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama di tengah kondisi masyarakat yang sedang rentan akibat bencana.

“Jangan sampai situasi yang sudah sulit ini semakin diperkeruh oleh informasi yang tidak akurat atau motif yang tidak jelas,” tegas Kapuspen TNI.

Tantangan Etika dalam Misi Kemanusiaan
Insiden ini mengangkat kembali pentingnya integritas dalam penanganan bencana. Di saat warga sipil berjuang mengumpulkan bantuan, harapan mereka justru kandas di depan pintu institusi yang seharusnya menjadi pelindung.