Dari Tanggap Darurat ke Rekonstruksi Jangka Panjang
Said menambahkan bahwa dana on call Rp4 triliun bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga bisa dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan publik yang rusak akibat bencana. Fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar—termasuk jalan, jembatan, dan sistem air bersih—harus segera dipulihkan agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal.

Baca juga: Siapa Anak dan Istri Gus Irawan Pasaribu? Bupati Tapanuli Selatan Blak-blakan Soal Pembalakan Hutan Usai Tragedi Banjir Bandang

Namun, ia juga mengakui bahwa kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi jangka panjang jauh lebih besar dari alokasi dana darurat saat ini. Oleh karena itu, Banggar DPR membuka opsi penggunaan anggaran multiyears yang akan dialokasikan sejak tahun 2026 dan seterusnya.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah proses panjang yang memerlukan komitmen anggaran berkelanjutan. Kami siap mendukung penganggaran multiyears melalui APBN untuk memastikan Sumatra bisa bangkit kembali,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Solidaritas Nasional: Bukan Hanya Urusan Anggaran
Di balik alokasi anggaran, Said mengajak seluruh masyarakat, lembaga swadaya, dunia usaha, dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam membantu saudara-saudara yang terdampak bencana. Baginya, solidaritas nasional adalah fondasi utama dalam menghadapi ujian alam semacam ini.

“Bencana tidak memandang suku, agama, atau latar belakang. Yang penting sekarang adalah kekompakan, kecepatan, dan kepedulian. Kita semua harus bersatu,” pungkasnya.

Dengan langkah cepat dari pemerintah dan dukungan luas dari masyarakat, diharapkan wilayah-wilayah terdampak di Sumatra dapat segera pulih, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan psikologis—memulihkan harapan di tengah reruntuhan.