DPR Izinkan Pemerintah Gunakan Dana Rp4 Triliun untuk Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana di Sumatra

Di tengah duka mendalam akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Badan Anggaran (Banggar) memberikan lampu hijau kepada pemerintah untuk segera menyalurkan dana darurat sebesar Rp4 triliun guna menangani dampak bencana tersebut. Dana tersebut berasal dari pos anggaran on call dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang memang disiapkan untuk keadaan darurat seperti ini.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa situasi yang terjadi di Sumatra bukan hanya menjadi tanggung jawab daerah, melainkan duka nasional yang harus dihadapi bersama oleh seluruh elemen bangsa. “Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025), seraya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.

Respons Cepat untuk Kemanusiaan
Menurut Said, pemerintah kini diperbolehkan memanfaatkan dana on call tersebut untuk menangani seluruh aspek penanggulangan bencana—mulai dari tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan korban, hingga pemulihan pascabencana. “Dukungan anggaran ini ditujukan untuk mempercepat proses tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Namun, ia menyoroti bahwa respons tanggap darurat yang telah dilakukan selama ini masih belum merata dan belum menjangkau seluruh korban. Bahkan, di beberapa wilayah terdampak berat, warga terpaksa mengambil kebutuhan pokok secara mandiri dari toko-toko maupun gudang Bulog karena minimnya bantuan resmi yang sampai ke tangan mereka.

“Kebutuhan tanggap darurat mohon segera dipercepat dan diperluas secara masif. Termasuk penyediaan tempat pengungsian yang layak, pasokan makanan yang cukup, fasilitas MCK, selimut, pakaian layak pakai, obat-obatan, serta layanan kesehatan darurat,” tandas Said.

Operasi SAR dan Layanan Psikososial Jadi Prioritas
Selain logistik, Said menekankan pentingnya operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) yang terus dimassifkan guna menemukan korban yang masih hilang. Ia meminta agar koordinasi antarlembaga—mulai dari Basarnas, TNI, Polri, hingga relawan lokal—diperkuat demi memaksimalkan efektivitas operasi tersebut.

Tak kalah penting, Said menyoroti kebutuhan layanan trauma healing, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. “Mereka sangat rentan mengalami gangguan psikologis pasca bencana. Layanan dukungan psikososial harus menjadi bagian integral dari respons kemanusiaan,” katanya.