Dorong Pengawasan Menyeluruh di Seluruh Instansi Pemerintahan
Lebih jauh, Cak Yebe menyerukan agar langkah penegakan disiplin ini tidak hanya terbatas di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurutnya, pengawasan ketat harus diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit pemerintahan daerah—mulai dari sekretariat DPRD, kantor kecamatan, hingga kelurahan. Semua elemen birokrasi harus menjadi bagian dari ekosistem yang menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas.

“Pemerintahan yang baik dimulai dari individu yang disiplin dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, sekecil apa pun bentuknya,” tutupnya.

Masyarakat Menanti Transparansi dan Ketegasan
Kini, publik menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus ini. Apakah insiden tersebut akan berakhir hanya sebagai isu media, atau justru menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merusak kepercayaan masyarakat?

Satu hal yang pasti: tuntutan terhadap ASN bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Di tengah era digital yang transparan seperti sekarang, setiap langkah aparatur sipil negara berada dalam sorotan—dan itu adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi pelayan publik yang sejati.