“Ini bukan soal mobilnya Xpander atau bukan. Tapi soal prinsip: apakah negara masih bisa dipercaya dalam melindungi warga miskinnya?” ujar seorang aktivis sosial yang enggan disebut namanya.

Pemerintah Daerah Diminta Lakukan Evaluasi Mendalam
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi. Namun, warga setempat mendesak agar dilakukan audit ulang terhadap seluruh daftar penerima bansos di wilayah Ciomas, khususnya Desa Pagelaran.

Masyarakat juga menuntut transparansi: siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan ini? Apakah akan ada sanksi? Dan yang paling penting—apakah data penerima bansos akan diperbarui secara akurat dan objektif?

Pelajaran Penting untuk Reformasi Sistem Bansos
Kasus ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah pusat maupun daerah. Di tengah krisis ekonomi pasca-pandemi dan tekanan inflasi yang masih tinggi, bantuan sosial bukan hanya soal anggaran—tapi soal keadilan dan integritas.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Suryani, menekankan perlunya digitalisasi data sosial yang terintegrasi dengan sistem kepemilikan kendaraan, properti, dan rekening bank. “Tanpa cross-check data yang ketat, bansos akan terus jadi bancakan bagi yang tidak berhak,” tegasnya.