Skandal Bansos di Bogor: Rumah Milik Pemilik Mobil Mewah Ditempeli Stiker Penerima Bantuan Sosial, Warga Geram!
uang-pixabay-
Skandal Bansos di Bogor: Rumah Milik Pemilik Mobil Mewah Ditempeli Stiker Penerima Bantuan Sosial, Warga Geram!
Sebuah video yang beredar luas di media sosial pada Selasa (25/11/2025) mengungkap fakta mengejutkan yang memicu kemarahan publik: sebuah rumah di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditempeli stiker sebagai penerima bantuan sosial (bansos), padahal di garasinya terparkir mobil mewah Mitsubishi Xpander.
Rekaman tersebut menunjukkan seorang petugas—diduga berasal dari Dinas Sosial setempat—menempelkan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin Penerima Bansos” di bagian depan rumah warga tersebut. Namun, kamera video dengan jelas menangkap keberadaan Mitsubishi Xpander berwarna putih yang terparkir di garasi rumah itu.
Harga Mobil Tak Sebanding dengan Kriteria Penerima Bansos
Mitsubishi Xpander, yang terlihat dalam video viral tersebut, bukanlah kendaraan murah. Menurut laman resmi Mitsubishi Motors Indonesia, harga mobil tipe ini berkisar antara Rp270 juta hingga Rp337 juta untuk unit baru. Bahkan untuk versi bekas, harga pasaran mobil ini berkisar di angka Rp180–Rp200 juta, tergantung kondisi dan tahun pembuatan.
Padahal, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan khusus bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan kriteria ketat yang meliputi tingkat pendapatan, kepemilikan aset, akses pendidikan, dan kesehatan. Kepemilikan kendaraan bermotor—apalagi mobil baru—seharusnya menjadi indikator bahwa seseorang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos.
Warga dan Netizen Bereaksi Keras
Tak butuh waktu lama, video tersebut langsung menjadi viral di berbagai platform media sosial, memicu gelombang protes dari masyarakat. Banyak netizen menyatakan kekecewaan sekaligus kemarahan terhadap ketidakakuratan data penerima bantuan.
“Lah, panitia bansosnya nggak survei dulu? Orang kayak gini harusnya langsung blacklist dari daftar penerima,” tulis salah satu pengguna Instagram.
Komentar lain menyindir dengan nada sinis:
“Memang banyak yang begini. Gaya hidup hedon, tapi tetap rebut bansos. Wkwkw.”
Ada pula yang mempertanyakan sistem distribusi bantuan pemerintah secara keseluruhan:
“Sudah kubilang, bantuan kayak gini nggak pernah tepat sasaran. Mending subsidi listrik aja, biar semua orang rasain manfaatnya.”
Pertanyaan Besar: Bagaimana Bisa Lolos Verifikasi?
Kasus ini kembali menggarisbawahi masalah serius dalam sistem pendataan penerima bansos di Indonesia—yakni ketidakakuratan data dan lemahnya mekanisme verifikasi lapangan. Banyak pihak mempertanyakan: bagaimana mungkin seseorang yang mampu membeli mobil seharga ratusan juta rupiah bisa masuk dalam daftar keluarga miskin?
Beberapa kemungkinan mencuat:
Pemalsuan data oleh penerima atau oknum terkait.
Kesalahan input data oleh petugas di tingkat desa atau kelurahan.
Kolusi antara warga dan aparat setempat demi memanfaatkan bantuan pemerintah.
Padahal, Kementerian Sosial telah berulang kali menekankan pentingnya validasi data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan verifikasi lapangan oleh tim pendamping sosial. Namun, fakta di lapangan kerap berbeda—dan kasus di Bogor ini hanyalah puncak dari gunung es.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik terhadap Program Sosial
Kesalahan penyaluran bansos bukan sekadar persoalan administratif—ia berdampak langsung pada keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang hidup berkecukupan—bahkan mewah—mendapat jatah, maka rasa keadilan sosial runtuh.
