Masalah-masalah tersebut, menurut JATAM, telah memicu keresahan warga. Bahkan tidak sedikit masyarakat lokal yang dikabarkan mengalami intimidasi, kriminalisasi, hingga kehilangan ruang hidup akibat ekspansi industri ekstraktif di daerah mereka.

Dalam laporan lainnya berjudul “Kejahatan Lingkungan 100 Hari Kerja Sherly Tjoanda”, JATAM menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah justru terkesan lebih mendukung kepentingan korporasi tambang dibandingkan melindungi masyarakat.

Baca juga: Profil Dimas Angga, Food Vlogger Akun Njajantoksby yang Viral Usai Diduga PHP Endorse Pengusaha Kuliner, Lengkap dari Umur, Agama dan Akun IG

JATAM Desak Pemerintah Pusat Lakukan Audit Menyeluruh

Melihat kompleksitas persoalan ini, JATAM mendesak pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Gubernur Sherly. Audit tersebut mencakup legalitas izin, evaluasi dampak lingkungan, hingga pola pengawasan yang berlangsung selama masa kepemimpinan Sherly.

“Pengawasan tidak boleh berada di tangan orang yang punya kepentingan langsung terhadap perusahaan yang diawasi. Publik berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dari kepentingan bisnis keluarga,” tegas Melky.

Gubernur Sherly Tjoanda Masih Bungkam

Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Sherly Tjoanda belum memberikan respons resmi terkait laporan dan tudingan yang dilontarkan oleh JATAM. Publik kini menanti klarifikasi dari sang gubernur, sementara tekanan terhadap pemerintah pusat untuk menindaklanjuti laporan JATAM semakin menguat.