Cucun Syamsurijal Ingin Ganti Peran Ahli Gizi di Program MBG dengan Lulusan SMA: Saya Tinggal Pegang Palu

Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal, kembali memicu gelombang kritik dan perdebatan publik. Hal itu bermula dari ungkapan kontroversialnya mengenai rencana perubahan aturan terkait profesi Ahli Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program berskala nasional yang tengah digencarkan pemerintah ini diketahui menempatkan tenaga Ahli Gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak sekolah.

Namun, Cucun secara tegas menyampaikan niatnya untuk menghapus keharusan keberadaan Ahli Gizi di SPPG—dan menggantinya dengan lulusan SMA yang disebutnya cerdas dan dapat dilatih dalam waktu singkat.

Pernyataan Kontroversial yang Viral di Media Sosial

Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah kegiatan konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung. Video itu kemudian diunggah oleh akun Instagram @undercover.id pada 17 November 2025 dan langsung menuai perhatian luas.

Dalam video itu, Cucun menegaskan bahwa istilah “Ahli Gizi” dalam regulasi MBG akan diganti menjadi “Tenaga yang Menangani Gizi”. Dengan redaksi baru ini, posisi tersebut tidak lagi mensyaratkan latar belakang akademik sebagai ahli gizi profesional.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada Ahli Gizi maupun Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dalam pelaksanaan MBG.

“Ketika sudah rapat di DPR, saya ketok kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian, cocok?” ujar Cucun dalam rekaman tersebut.

Menganggap Profesi Ahli Gizi Terlalu “Arogan”

Dalam kesempatan itu, Cucun tampak menyinggung soal sikap yang menurutnya muncul dari beberapa Ahli Gizi. Ia menilai profesi tersebut terlalu merasa dibutuhkan pemerintah sehingga muncul kesan arogan.

Cucun lalu menyatakan bahwa sebagai salah satu pimpinan DPR, ia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis, termasuk menentukan arah kebijakan terkait profesi di program pemerintah.

“Jangan bicara arogansi dengan saya, semua keputusan di republik ini saya tinggal pegang palu selesai. Saya itu nggak mau dengar ada orang sombong ‘karena saya ini ahli gizi’,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sontak memantik reaksi dari berbagai pihak, terutama praktisi kesehatan dan akademisi gizi yang menilai bahwa pengawasan gizi tidak bisa dilakukan oleh tenaga tanpa latar belakang pendidikan yang memadai.

Rencana Gantikan Peran Ahli Gizi dengan Lulusan SMA