Netizen menyerukan agar Kevin Pradana tidak hanya dipecat dari jabatannya, tetapi juga diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), jika terbukti ada unsur pelecehan seksual.

Baca juga: Profil Tampang Polwan Inisial W yang Diduga Berselingkuh dengan Guntur Pamungkas Anggota DPRD Kota Blitar Dari Partai PPP, Lengkap: Umur, Agama dan Akun IG

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen SPPG Jatiasih Jatimekar II maupun dari keluarga Kevin Pradana. Akun TikTok milik Kevin, @ignishalyconpradana, juga terlihat minim aktivitas, seolah menghindari sorotan publik.

Refleksi: Ketika Kekuasaan Disalahgunakan
Kasus Muhammad Kevin Pradana menjadi cerminan nyata bagaimana kekuasaan—sekecil apa pun—bisa disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan integritas dan empati. Di tengah upaya nasional membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, insiden seperti ini justru menjadi langkah mundur.

Para pekerja, terutama di sektor keamanan yang rentan terhadap hierarki ketat, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Tidak ada alasan—apakah itu latar belakang keluarga, jabatan, atau kekuatan fisik—yang bisa membenarkan tindakan kekerasan atau pelecehan.

Apa Selanjutnya?
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang. Apakah kasus ini akan berakhir sebagai “viral sesaat”, atau justru menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan di unit-unit keamanan swasta?

Yang pasti, suara korban telah terdengar. Dan di era digital seperti sekarang, kebenaran—meski sempat dikubur—akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan.