Profil Tampang Dheninda Chaerunnisa, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Viral Usai Terekam Cibir Orator Demo Lengkap dari Umur, Agama dan Akun IG

Gorontalo Utara, 15 Oktober 2025 — Nama Dheninda Chaerunnisa, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mendadak menjadi sorotan publik nasional setelah sebuah video pendek menunjukkan dirinya diduga mencibir seorang orator saat aksi demonstrasi berlangsung. Peristiwa yang terjadi pada Senin, 13 Oktober 2025, di halaman Kantor DPRD Gorontalo Utara ini bukan hanya mengundang kecaman, tetapi juga memicu gelombang diskusi luas di media sosial—terutama di platform TikTok dan Twitter.

in1

Video berdurasi singkat tersebut diunggah oleh akun TikTok @GebrakGorontalo pada hari yang sama dan dalam waktu kurang dari 48 jam telah ditonton lebih dari 16.000 kali di Twitter, serta dibagikan ribuan kali di berbagai platform. Dalam rekaman itu, Dheninda tampak mengenakan busana berwarna ungu kemerahan, berdiri di antara kerumunan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara. Namun, saat seorang orator menyampaikan aspirasi dengan penuh semangat, ekspresi wajah Dheninda justru menunjukkan gestur yang dianggap sebagai cibiran atau ejekan.

Reaksi Publik yang Meledak: Antara Kritik Pedas dan Dukungan
Unggahan tersebut langsung memicu gelombang respons dari netizen. Banyak warganet menilai sikap Dheninda tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat yang seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat dengan empati dan kesungguhan.

“Hati-hati loh, reaksimu bisa bikin netizen kerja keras untuk cari tahu apa dan siapa kamu,” tulis akun @2lelyhandayanlike.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan kematangan politik Dheninda, mengingat usianya yang relatif muda.

“Lagian masih bocil main DPRD-DPRD-an,” sindir akun @cang'e dengan nada sarkastik.

Namun, tak semua komentar bersifat negatif. Beberapa netizen justru memuji penampilan fisiknya.

“So cantik,” tulis @aureley10, meski komentar ini justru menuai kritik karena dianggap mereduksi isu serius menjadi sekadar penilaian estetika.

Sementara itu, akun @daeng9 menulis komentar bernada filosofis:

“Sudah habitatnya gitu, mau disembunyiin bagaimana juga pasti keluar aslinya.”

Siapa Dheninda Chaerunnisa? Profil Singkat Sang Politisi Muda
Dheninda Chaerunnisa adalah politisi muda dari Partai NasDem yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Komisi III sendiri biasanya membidangi urusan pembangunan, infrastruktur, dan perekonomian daerah—bidang strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Meski menjabat posisi penting, informasi publik tentang latar belakang pendidikan, riwayat karier politik, atau rekam jejak legislasi Dheninda masih tergolong minim. Namun, ia cukup aktif di media sosial, khususnya Instagram, melalui akun @dinychaerunnisa_.

Di sana, Dheninda kerap membagikan momen-momen kegiatannya—mulai dari kunjungan kerja, pertemuan dengan konstituen, hingga sesi foto bergaya. Tak lama setelah video viral tersebut beredar, ia mengunggah sebuah caption yang dianggap sebagai respons tidak langsung terhadap kritik yang menghujani dirinya:

“Aku gak mau mengotori lisan dan jariku untuk membalas perkataan orang-orang yang tidak suka denganku. Karena terkadang ketika seseorang tidak menyukaiku itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupku. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan dalam diri kita sebagai sebuah kesalahan.”

Pernyataan ini pun memicu perdebatan baru: apakah ini bentuk kedewasaan atau justru upaya menghindar dari pertanggungjawaban?

Etika Wakil Rakyat di Tengah Aspirasi Rakyat
Insiden ini kembali mengingatkan publik pada pentingnya etika dan sikap empati dalam dunia politik. Seorang anggota dewan, terlepas dari latar belakang partai atau usia, seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, bukan figur yang justru menunjukkan sikap meremehkan saat rakyat bersuara.

Demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara sendiri dilaporkan menyuarakan sejumlah tuntutan terkait transparansi anggaran daerah, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang dianggap belum merata. Dalam konteks demokrasi, aksi semacam ini adalah hak konstitusional warga negara—dan layak dihormati, bukan dicibir.