Kerugian Negara Capai Rp1,35 Triliun
Menurut data dari Kortas Tipidkor, kerugian negara akibat proyek PLTU Kalbar yang gagal ini mencapai US$62,4 juta dan Rp323 miliar hanya dari aspek fisik proyek yang mangkrak. Namun, jika dihitung secara komprehensif selama periode 2008–2018, total kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini mencapai angka fantastis: Rp1,35 triliun.

Angka ini bukan hanya mencerminkan hilangnya dana APBN, tetapi juga kehilangan potensi pasokan listrik untuk wilayah Kalimantan Barat yang hingga kini masih mengalami defisit energi. Padahal, PLTU tersebut direncanakan sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri di kawasan tersebut.

in1

Baca juga: Profil Tampang Halim Kalla Adik Jusuf Kalla, Jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Senilai Rp1,35 Triliun, Lengkap dari Umur, Agama dan Akun IG

Peran Lain Halim Kalla di Luar Dunia Usaha
Di luar reputasinya sebagai pengusaha, Halim Kalla juga aktif di ranah organisasi dan politik. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Enterpreneur Indonesia (Keind)—sebuah lembaga yang fokus mendorong pertumbuhan wirausaha nasional dan pemberdayaan UMKM.

Tak hanya itu, Halim Kalla pernah terjun ke dunia legislatif. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014 dari Fraksi Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Selama masa jabatannya, ia dikenal vokal dalam isu-isu ekonomi, energi, dan kewirausahaan.

Reaksi Publik dan Tantangan Hukum ke Depan
Penetapan Halim Kalla sebagai tersangka mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama karena keterkaitannya dengan keluarga elite politik nasional. Banyak pihak menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, terlepas dari latar belakang sosial atau kekerabatan seseorang.

Kini, seluruh mata tertuju pada proses hukum yang akan dijalani oleh Halim Kalla dan tiga tersangka lainnya. Masyarakat berharap kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga berujung pada pemulihan kerugian negara dan reformasi tata kelola proyek infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang.