Pertanyaan-pertanyaan kritis mulai bermunculan:

Apakah standar keamanan dan protokol darurat sudah diterapkan dengan baik?
Apakah kendaraan yang digunakan layak jalan dan dikemudikan oleh sopir bersertifikat?
Bagaimana sistem pelatihan untuk tour leader dan tim pendukung?
Apakah asuransi perjalanan dan mitigasi risiko benar-benar diprioritaskan?
Banyak pihak menyerukan agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Perhubungan turun tangan untuk mengevaluasi izin operasional dan standar keamanan penyedia jasa open trip — terutama yang kerap mengajak peserta ke medan berisiko tinggi seperti gunung dan hutan.

in1

Baca juga: Profil Tampang Zamroni Aziz Kepala Kanwil Kemenag NTB yang Minta Maaf & Akui Khilaf Usai Lempar Mikrofon: Umur, Agama dan Akun Instagram

Respons Publik dan Panggilan untuk Transparansi
Di media sosial, tagar #JusticeForFirdaus dan #TransparansiFalishaJourney mulai bermunculan. Netizen menuntut transparansi penuh — mulai dari identitas pemilik, SOP keamanan, hingga langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa.

Beberapa komunitas pendaki juga menginisiasi diskusi daring dan petisi agar industri open trip lebih diatur dan diawasi. “Kami mencintai alam, tapi bukan berarti kami rela mengorbankan nyawa,” tulis seorang pendaki senior di forum Facebook.

Apa Selanjutnya untuk Falisha Journey?
Saat ini, akun media sosial Falisha Journey tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa unggahan terakhir berisi ucapan duka dan informasi terkait penanganan korban. Belum ada pengumuman resmi apakah mereka akan menghentikan sementara operasional, melakukan evaluasi internal, atau justru melanjutkan trip seperti biasa.

Yang pasti, reputasi mereka sedang di ujung tanduk. Kepercayaan publik — yang dibangun bertahun-tahun — bisa runtuh dalam sekejap jika tidak ditangani dengan serius, transparan, dan penuh empati.