Seorang perwira polisi berinisial Ipda ND yang bertugas di Polres Maros, Sulawesi Selatan, menjadi perbincangan hangat setelah video mesum yang diduga melibatkan dirinya beredar luas di media sosial. Dalam video yang tersebar, tampak Ipda ND sedang berhubungan intim dengan dua wanita berbeda di dua rekaman terpisah. Selain video, sejumlah foto juga turut beredar.

Informasi yang dihimpun oleh Liputan6.com mengungkapkan bahwa aksi tak senonoh tersebut kemungkinan besar terjadi saat Ipda ND masih berpangkat bintara. Yang lebih mengejutkan, kedua wanita yang ada dalam video tersebut diduga masih berstatus sebagai istri orang.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengetahui perihal kejadian ini. Dia menyatakan bahwa video tersebut telah diserahkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Baca juga: Viral Video Mesum Anggota Polres Maros Ipda RN dengan Istri Pengusaha, Pelaku Tengah Diperiksa

Baca juga: Polda Selidiki Kasus Video Mesum Diduga Ipda RN Oknum Perwira Polres Maros dengan Istri Pengusaha yang Viral di Media Sosial

Baca juga: Pimpinan DPRD Gunungkidul Klaim Sebagai Korban dalam Kasus Video Mesum Viral, Dimintai Uang Jutaan Rupiah

“Langsung saya sampaikan ke Propam untuk penyelidikan,” ujar Kombes Didik dalam keterangannya seperti dilansir dari Liputan6.com pada Selasa (24/12/2024).

Didik juga menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, Ipda ND akan menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kalau memang benar, akan diproses sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya juga membenarkan bahwa Ipda ND adalah perwira di Polres Maros. Ia menambahkan bahwa saat ini kasus dugaan video mesum tersebut sedang dalam penanganan Propam Polda Sulsel.

“Iya benar, sedang ditangani Propam,” kata AKBP Douglas.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang anggota kepolisian dan dua wanita yang masih berstatus istri orang, menambah panjang daftar pelanggaran yang dapat merusak integritas institusi kepolisian. Proses penyelidikan diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.