Pembatasan Aktivitas Politik Semua bentuk aktivitas politik, seperti pertemuan partai, rapat parlemen, kampanye, hingga demonstrasi, dilarang keras. Langkah ini diambil untuk mencegah pergerakan oposisi yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara.

Larangan Upaya Menggulingkan Demokrasi Liberal Tindakan yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi liberal, seperti penyebaran berita palsu atau manipulasi opini publik, secara eksplisit dianggap ilegal selama masa darurat ini.

in1

Kontrol Ketat terhadap Media Semua media, baik cetak maupun elektronik, akan berada di bawah kontrol penuh Komando Darurat Militer. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat tidak dapat memicu ketegangan sosial lebih lanjut.

Larangan Demonstrasi Segala bentuk demonstrasi, pertemuan massal, atau aktivitas yang berpotensi memicu kekacauan sosial tidak diperbolehkan. Pemerintah menilai bahwa demonstrasi dapat mengancam ketertiban umum dalam situasi yang sedang tidak stabil.

Kewajiban Profesional Medis Kembali Bekerja Dalam langkah yang sangat kontroversial, Presiden Yoon memerintahkan agar profesional medis yang sedang mogok atau terlibat dalam protes untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam. Mereka yang gagal memenuhi perintah ini terancam hukuman.

Tindakan Tegas terhadap Anti-Pemerintah Pemerintah menjamin kenyamanan bagi warga yang mendukung sistem pemerintahan yang ada, namun bagi mereka yang dianggap anti-pemerintah, tindakan tegas akan diambil. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi gerakan yang dapat mengancam kedudukan Presiden.

Pencabutan Darurat Militer: Hanya Bertahan Enam Jam

Namun, drama politik ini tidak berakhir seperti yang diperkirakan banyak pihak. Setelah menerapkan darurat militer pada malam hari, status tersebut dicabut hanya enam jam kemudian. Pada pukul 04.30 waktu setempat, dalam sebuah rapat kabinet darurat yang terburu-buru, keputusan tersebut dibatalkan.

Pencabutan darurat militer ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan pejabat tinggi pemerintah. Pada pagi hari setelahnya, sejumlah pejabat penting di kantor kepresidenan Korea Selatan, termasuk Kepala Staf Kepresidenan, Sekretaris Negara, Direktur Keamanan Nasional, dan Direktur Kebijakan Publik, mengundurkan diri secara massal. Pengunduran diri ini menunjukkan adanya ketegangan yang lebih dalam di dalam tubuh pemerintahan yang mungkin telah kehilangan arah.
Reaksi Partai Oposisi dan Masyarakat

Meskipun darurat militer telah dicabut, langkah yang diambil oleh Presiden Yoon tetap menuai kritik tajam, terutama dari partai oposisi utama, Partai Demokrat. Mereka menganggap bahwa tindakan ini adalah bukti nyata bahwa Yoon tidak lagi layak memimpin negara. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut adalah langkah represif yang menunjukkan ketidakmampuan Yoon untuk mengelola perbedaan politik dan mempertahankan stabilitas negara tanpa menggunakan cara-cara ekstrem.

Sebagai tanggapan, Partai Demokrat menekankan bahwa meskipun status darurat militer telah berakhir, tindakan yang diambil oleh Presiden Yoon telah merusak citra demokrasi Korea Selatan. Mereka menganggap ini sebagai preseden berbahaya yang dapat meruntuhkan prinsip-prinsip dasar yang selama ini menjadi landasan kuat bagi negara tersebut.

Baca juga: Usai Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer Korsel Perdana Menteri dan Pemimpin Partai Gelar Pertemuan Penting