Wanda juga mengkritik Jokowi atas upayanya yang dianggapnya sebagai penjegalan terhadap partai politik dan konstitusi. "Saya tidak menyangka partai besar seperti Golkar bisa 'digergaji' dengan mudah oleh Jokowi," ujarnya. Wanda merasa bahwa mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar tidak mungkin terjadi tanpa adanya campur tangan.

Wanda menganggap bahwa seharusnya persaingan dalam partai dilakukan secara adil melalui forum kongres, bukan dengan tekanan atau intervensi luar. "Seharusnya jika ingin merebut Golkar dari Airlangga, harus mengikuti prosedur yang benar dan melalui forum kongres. Jangan menggunakan metode penjegalan atau ancaman," tegasnya.

Dia juga menyoroti ketidakpastian hukum dan adanya pengaruh politik terhadap KPK, yang menurutnya sudah lemah akibat revisi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Wanda mengingatkan pentingnya mengikuti aturan dan berkompetisi secara fair dalam politik.

"Jika kalah dalam kongres, terimalah kekalahan itu. Jika menang, berarti memang itu hasil dari proses yang sah. Jangan gunakan upaya represif untuk mencapai tujuan politik," ujar Wanda, mengkritik perubahan mendadak dalam undang-undang Pilkada yang dianggapnya tidak wajar dan sebagai bentuk tindakan ekstrem untuk menguntungkan koalisi tertentu.

Dengan pernyataan ini, Wanda Hamidah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap arah kebijakan politik yang dinilai merugikan sistem demokrasi di Indonesia.