Pencarian soal BSU Kemnaker kembali ramai seiring penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp900.000 yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Menurut keterangan Kementerian Ketenagakerjaan, BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Berbeda dengan skema bertahap, bantuan kali ini dibayarkan sekaligus sehingga setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima total Rp900.000.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan, BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan, dengan besaran Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Syarat Penerima BSU 2026

Syarat penerima meliputi warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Program ini dikecualikan bagi aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri.

Pekerja tidak perlu mendaftar untuk memperoleh BSU. Penetapan penerima dilakukan melalui verifikasi dan pencocokan data pemerintah, sehingga pekerja cukup memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan rekeningnya aktif dan sesuai.

Cara Cek Status Penerima

Status penerima dapat dicek melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK, atau melalui aplikasi PosPay bagi penyaluran lewat PT Pos Indonesia. Kemnaker juga menyediakan pusat layanan di nomor 1500 630 untuk informasi resmi seputar program ini.

Kemnaker mengingatkan pekerja agar hanya mengakses informasi dari kanal resmi dan mewaspadai tautan tidak dikenal yang mengatasnamakan BSU. Tanggal pencairan dapat berbeda antar penerima selama periode November–Desember 2026, mengikuti proses verifikasi dan penyaluran di masing-masing bank penyalur dan kantor pos.