Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan status hukum ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, di era Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan dalam orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) pada Kamis, 19 November 2026, dan ditayangkan Kompas TV pada hari yang sama.

"Bayangkan, beliau itu Presiden Pertama, Proklamator. Tapi coba, diperlakukan seperti itu, mohon dengan segala hormat, oleh Pak Harto. Mengapa?" kata Megawati dalam orasi berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" itu.

Megawati menyoroti ketetapan MPRS yang mencabut kekuasaan Soekarno. Menurutnya, ketetapan itu membuat ayahnya kehilangan status sebagai warga negara. "Bahwa TAP itu betul-betul membuat beliau itu sebagai warga negara Indonesia, itu seperti tidak punya status," ujarnya.

Ia mengaku sebagai anak ia beberapa kali mendatangi pihak terkait untuk meminta penjelasan status hukum ayahnya saat Orde Baru. Namun upaya itu tidak membuahkan jawaban spesifik maupun dokumen tertulis resmi. Megawati mengaitkan hal itu dengan melemahnya keberanian masyarakat menyampaikan pendapat dan nilai kemanusiaan pada masa itu.

Peringatan untuk 100 Tahun ke Depan

Megawati juga menyampaikan peringatan untuk masa depan Republik Indonesia. "Makanya saya berpikir, kalau ini begini terus, Republik yang kita cintai ini, saya tidak tahu 100 tahun ke depan jadinya apa. Dan jangan dilupakan," katanya dalam orasi tersebut.

Orasi itu disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Sarjana XIX dan Pascasarjana XII Tahun Akademik 2026/2027 STIPAN. Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyinggung demokrasi, kebebasan berpendapat, penegakan hukum, kondisi KPK dan Polri, penyadapan ilegal, serta perannya dalam pemisahan Polri dari militer.