Poin ketiga menekankan bahwa penghitungan kerugian negara harus tunduk pada legitimasi kewenangan konstitusional BPK.

Jaksa Penuntut Umum menuntut berdasarkan Pasal 603 KUHP yang merujuk lembaga audit keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Penggunaan hasil penghitungan kerugian dari lembaga selain BPK dianggap bertentangan dengan norma penjelasan Pasal 603 KUHP.

Poin terakhir menyatakan bahwa pelanggaran administratif tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja mengatur mekanisme penyelesaian administratif untuk kegiatan usaha dalam kawasan hutan.

Pasal 613 ayat (3) KUHP menegaskan prinsip mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif dalam ketentuan pidana undang-undang.

Dugaan pelanggaran perizinan dinilai tidak serta-merta memenuhi unsur korupsi tanpa pembuktian unsur perbuatan melawan hukum.