Duta Palma Group memberikan respons terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan korupsi serta pencucian uang.

Kasus ini berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022.

Tim Kuasa Hukum Terdakwa Korporasi Duta Palma Group, Rinto Maha, menyampaikan klarifikasi terhadap sejumlah poin dalam perkara tersebut.

Poin pertama menyoroti perkara perkebunan di Indragiri Hulu yang sebelumnya telah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara pidana Surya Darmadi.

Perkara Surya Darmadi pada tahun 2022 telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid. Sus/2023 pada 14 September 2023.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234.

Mahkamah Agung juga menghapus pembebanan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000 dari pengadilan tingkat pertama.

Namun, dalam penuntutan terhadap korporasi, Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000.

Keseluruhan tuntutan denda dan uang pengganti dalam perkara korporasi ini mencapai Rp81,8 triliun.

Rinto menyatakan bahwa perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi dan korporasi tidak membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang.

Penuntut umum disebut wajib membuktikan bahwa tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian maupun keuntungan dari perkara sebelumnya.

Poin kedua menyebutkan bahwa tuntutan kerugian perekonomian negara bertentangan dengan standar kerugian aktual karena didasarkan asumsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Konstitusi mengharuskan kerugian negara dibuktikan secara objektif sebagai kerugian yang benar-benar terjadi atau actual loss.