Bahkan, produk esensial tersebut masih dikenakan beban pajak tambahan yang harus ditanggung masyarakat.

Situasi ini memicu fenomena kemiskinan menstruasi akibat keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Riset sebelumnya menunjukkan bahwa pengeluaran untuk produk menstruasi di Indonesia relatif lebih tinggi.

Berbeda dengan kondisi lokal, sejumlah negara kini mulai memandang kebutuhan menstruasi sebagai tanggung jawab negara.

Skotlandia misalnya telah mengesahkan regulasi penyediaan produk pembalut gratis di berbagai fasilitas publik.

Negara lain seperti Inggris, Australia, hingga India memilih menghapus pajak untuk produk pembalut dan tampon.

Kebijakan cuti menstruasi resmi juga telah diterapkan di Spanyol dan Vietnam untuk mendukung pekerja perempuan.

Langkah-langkah global tersebut membuktikan bahwa siklus menstruasi tidak harus dilalui perempuan seorang diri.

Pemerintah dinilai perlu memperluas jaminan akses sanitasi yang berkualitas serta perlindungan kerja yang nyata.

Kesetaraan gender mencakup pemahaman bahwa tubuh perempuan mempunyai kebutuhan biologis yang berbeda.

Memastikan perempuan dapat melewati masa menstruasi secara aman dan bermartabat merupakan tanggung jawab bersama.