Setiap bulannya, tubuh perempuan secara alami harus melewati siklus menstruasi yang kerap disertai keluhan fisik berat.

Mulai dari kram perut, nyeri pinggang, pusing, hingga tubuh yang terasa lemas sering kali dirasakan saat beraktivitas.

Meski menghadapi rasa sakit yang mengganggu, tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab harian tetap berjalan seperti biasa.

Di Indonesia, perjuangan kaum hawa saat datang bulan tidak berhenti pada urusan menahan rasa nyeri saja.

Mereka juga masih harus berhadapan dengan hambatan birokrasi cuti haid serta beban biaya produk sanitasi.

Tantangan Akses Cuti Haid dan Beban Biaya

Regulasi ketenagakerjaan di Tanah Air sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang mengalami sakit.

Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak tidak bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi.

Upah pekerja tersebut juga wajib dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, keberadaan aturan tersebut tidak selalu mudah diakses oleh seluruh pekerja perempuan.

Sebagian perusahaan dinilai masih mempersulit izin tersebut melalui prosedur administratif yang rumit dan ketat.

Kondisi ini membuat pekerja pabrik atau tenaga medis kesulitan mendapatkan keringanan saat mengalami nyeri haid.

Akar Budaya dan Perbandingan Global

Praktisi pengamat sosial menilai persoalan ini berakar dari budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat.

Pengalaman biologis perempuan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan.

Dampaknya terlihat jelas pada harga produk menstruasi seperti pembalut yang masih harus dibeli sendiri oleh konsumen.