Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kementerian Pertahanan.

Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas persiapan revisi Undang-Undang Pertahanan Negara yang diharapkan dapat masuk ke DPR pada awal 2027 mendatang.

Yusril menyatakan bahwa Menhan berharap dirinya dapat membantu mempercepat proses penyiapan dan pembahasan regulasi tersebut.

UU Nomor 3 Tahun 2002 dinilai sudah berjalan hampir seperempat abad dan memerlukan banyak penyesuaian baru.

Perubahan undang-undang ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategis, kemajuan industri pertahanan global, hingga teknologi militer seperti kecerdasan buatan dan moda tempur nirawak.

Selain membahas agenda legislasi, pertemuan di kantor Kemenhan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah lama saling mengenal.

Yusril memastikan bahwa pertemuan itu tidak membahas mengenai isu calon wakil presiden yang akan disetor kepada MPR.

Kaitan dengan UU TNI dan Latar Belakang Masa Lalu

Menurut Yusril, perubahan undang-undang ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat Undang-Undang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah lebih dulu mengalami perubahan.

Selain urusan legislasi, pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang bernostalgia dan silaturahmi karena keduanya telah saling mengenal sejak masa Orde Baru serta pernah bersama-sama menghadapi situasi krisis pada 1998.