Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed.

, Ph. D.

, melantik dua perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua jenderal polisi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi tersebut menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat eselon I.

Pengangkatan pejabat strategis ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM.

Proses pelantikan berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, kantor Pusat BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta.

Acara tersebut turut disaksikan oleh para pejabat Eselon I dan II serta kepala balai pengawas obat dan makanan dari seluruh Indonesia.

Posisi Strategis yang Diisi Dua Perwira Polri

Dua jenderal yang resmi dilantik adalah Irjen Pol. Kristiyono sebagai Sekretaris Utama BPOM.

Sementara itu, posisi Deputi Bidang Penindakan BPOM diisi oleh Irjen Pol. Daniel Adityajaya.

Pengisian dua posisi penting yang sebelumnya kosong ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat kepemimpinan organisasi.

Langkah tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas serta kemampuan lembaganya dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan.

Kehadiran kedua pejabat baru ini diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat koordinasi kelembagaan.

Selain itu, penunjukan ini diharap dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor obat dan makanan.

Dalam arahannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa loyalitas merupakan fondasi utama kepemimpinan aparatur negara.

Loyalitas tersebut harus diwujudkan melalui ketaatan terhadap konstitusi, pemerintahan yang sah, serta pengabdian kepada bangsa.

Ia menekankan bahwa sumpah jabatan harus dibuktikan lewat integritas, profesionalisme, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan.

Seluruh jajaran BPOM diminta bekerja secara solid, meninggalkan ego sektoral, serta membangun budaya kerja berorientasi kepentingan masyarakat.

Taruna Ikrar juga menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita dan program prioritas Presiden.

Dukungan tersebut berfokus pada penguatan ketahanan kesehatan, kemandirian industri farmasi, keamanan pangan, dan peningkatan pelayanan publik.