Pemerintah Kota Dubai berencana menghadirkan kebijakan baru yang unik bagi industri konstruksi di wilayahnya. Kebijakan tersebut berupa penerbitan dokumen identitas khusus untuk berbagai jenis material bangunan.

Inisiatif yang dinamakan Building Materials Passport itu dijadwalkan mulai berlaku pada awal 2027. Pengumuman resmi disampaikan oleh Pemerintah Kota Dubai dalam ajang Dubai Future Week 2026.

Fungsi dan Sistem Identitas Digital Material

Dokumen tersebut berfungsi sebagai identitas digital untuk mencatat informasi teknis setiap bahan bangunan. Setiap material yang keluar dari laboratorium akan mendapatkan nomor identifikasi khusus.

Pemerintah akan mencatat rincian spesifikasi tersebut dalam sistem terpusat. Kebijakan ini mewajibkan seluruh produsen serta pemasok material untuk mengajukan permohonan melalui sistem resmi.

Pada tahap awal penerapan, sistem ini akan berfokus pada tiga jenis bahan utama. Ketiga material tersebut meliputi baja, aluminium, dan semen.

Mendorong Model Ekonomi Sirkular

Penerapan paspor material ini bertujuan mengubah pola industri konstruksi dari sistem sekali pakai. Pemerintah ingin memastikan bahan bangunan yang masih layak dapat dimanfaatkan kembali setelah sebuah gedung dibongkar.

Material bekas nantinya akan melalui tahap pengujian di laboratorium untuk diperiksa kelayakannya. Baja bekas yang masih memiliki kekuatan tertentu dapat diproses kembali melalui metode upcycling.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap jumlah limbah konstruksi yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat berkurang.

Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk menurunkan emisi karbon serta menekan biaya konstruksi.