Kementerian Hukum mengambil langkah administratif terkait polemik internal di dalam Federasi Futsal Indonesia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama federasi tersebut.

Kebijakan ini dilakukan berdasarkan surat permohonan resmi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Langkah tersebut bertujuan mencegah terjadinya perubahan data kepengurusan selama proses penyelesaian konflik internal organisasi berlangsung.

Aktivitas Olahraga Futsal Dipastikan Tetap Berjalan Normal

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU menyatakan bahwa pembekuan akses ini murni menyangkut persoalan administrasi badan hukum.

Kebijakan tersebut dipastikan tidak memberikan dampak apa pun terhadap aktivitas maupun penyelenggaraan olahraga futsal di Indonesia.

Kementerian Hukum menegaskan pihaknya tidak ikut campur dalam urusan internal organisasi olahraga yang bersangkutan.

Penentuan kepengurusan sepenuhnya berada di bawah kewenangan PSSI melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Pemblokiran akses administrasi ini tidak bersifat permanen dan akan segera dibuka kembali setelah tahapan tertentu.

Pemerintah menunggu pelaksanaan Kongres Luar Biasa serta pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif dari PSSI.