Kementerian Hukum resmi membekukan sementara akses administrasi badan hukum Federasi Futsal Indonesia di tengah dinamika internal organisasi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum atas permintaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Fokus Penyelesaian Konflik Internal Organisasi

Langkah pembatasan ini bertujuan mencegah perubahan data kepengurusan sebelum persoalan internal organisasi selesai ditangani sepenuhnya.

Pihak kementerian menegaskan bahwa pemblokiran tersebut hanya menyangkut aspek administrasi badan hukum semata.

Aktivitas organisasi serta seluruh rangkaian kegiatan olahraga futsal dipastikan tetap berjalan normal di bawah naungan induk organisasi.

Pemerintah menyatakan siap menindaklanjuti proses administrasi lanjutan setelah Kongres Luar Biasa digelar dan kepengurusan definitif ditetapkan.

Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Umum oleh induk sepak bola nasional dilakukan untuk menjaga agar roda organisasi tetap berputar.

Andi Taletting Langi selaku Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum menyatakan bahwa instansinya tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap dinamika internal yang sedang terjadi.

Pemerintah tetap menghormati kewenangan penuh PSSI beserta mekanisme organisasi yang berlaku dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan tersebut.

Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa diharapkan mampu menjadi solusi tuntas agar perhatian seluruh pihak dapat kembali fokus sepenuhnya pada upaya pembinaan atlet serta kemajuan prestasi futsal nasional.