Parlemen Spanyol resmi mengesahkan kebijakan reformasi sektor perumahan pada Kamis. Langkah ini diambil untuk meredam krisis hunian yang semakin membebani masyarakat.

Kebijakan tersebut berfokus membatasi pengusiran penyewa serta menekan praktik spekulasi properti di pasaran. Pengesahan dilakukan majelis rendah parlemen usai aksi mogok kerja 24 jam.

Gelombang protes massal ini dipicu oleh mahalnya harga sewa rumah serta biaya hidup yang melonjak tinggi. Kemarahan warga kian memuncak setelah kasus penggusuran perempuan lanjut usia.

Perempuan bernama Maria del Carmen Abascal menjadi simbol perlawanan publik terhadap krisis tersebut. Kabar kematiannya pada Oktober lalu memperbesar penolakan masyarakat.

Meski telah disahkan, kelanjutan kebijakan reformasi ini masih menghadapi ketidakpastian politik yang cukup tinggi. Spanyol dijadwalkan menggelar pemilu lebih awal pada akhir November.

Partai Rakyat selaku oposisi utama menyatakan bakal mencabut aturan tersebut jika berhasil berkuasa. Kelompok konservatif menilai kebijakan itu berdampak buruk bagi pasar.

Sebagai alternatif, Partai Rakyat bersama kelompok konservatif mengusulkan pembangunan hunian dalam skala besar guna mengatasi persoalan keterjangkauan rumah.

Protes dan kamp perlawanan sendiri telah bermunculan di berbagai kota, termasuk di alun-alun ikonik Puerta del Sol di Madrid, sejak September lalu.