Pasar obligasi pemerintah Indonesia berpotensi menghadapi tekanan apabila Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada Desember 2026.

Risiko tersebut muncul di tengah inflasi Amerika Serikat yang masih sulit dikendalikan serta meningkatnya daya tarik surat utang pemerintah AS.

Dampak Pergerakan Imbal Hasil dan Ruang Kebijakan Bank Indonesia

Kemungkinan kebijakan agresif bank sentral AS dapat mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara.

Kondisi ini berisiko mengurangi minat investor terhadap instrumen utang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selisih imbal hasil antara surat utang Indonesia dan AS menjadi salah satu faktor penentu daya tarik investasi.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat, yield SUN tenor 10 tahun berada di sekitar 7,62%.

Pada periode yang sama, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun melonjak 13,5 bps menjadi 5,12%.

Keunggulan US Treasury terletak pada tingkat imbal hasil yang semakin tinggi serta risiko kredit dan likuiditas yang relatif rendah.

Daya tarik aset Indonesia juga menghadapi sejumlah hambatan domestik seperti ketidakpastian politik setelah mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Potensi pengetatan kebijakan moneter AS turut menempatkan Bank Indonesia dalam situasi yang lebih sulit.

Sepanjang 2026, BI telah meningkatkan suku bunga acuannya secara kumulatif sebesar 100 bps hingga mencapai 5,75%.

Apabila Federal Reserve benar-benar menaikkan bunga sebesar 50 bps, fleksibilitas BI dalam menentukan arah kebijakan dapat semakin terbatas.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai kenaikan suku bunga BI tidak selalu menghasilkan tambahan daya tarik yang cukup bagi investor asing.

Hal tersebut terutama berlaku apabila kenaikan bunga di Indonesia berlangsung bersamaan dengan pengetatan kebijakan moneter AS.