Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil Maruli Simanjuntak meninjau Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan.

Peninjauan lapangan tersebut bertujuan memetakan kendala serta kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.

Fokus Peninjauan Fasilitas Perbatasan

Maruli memeriksa sejumlah fasilitas strategis seperti Pos Lintas Batas Negara Sebatik dan Pos Pengamanan Perbatasan Aji Kuning.

Ia juga meninjau patok batas negara, pelabuhan laut, hingga Pos TNI Angkatan Laut Sei Pancang.

Pemeriksaan itu mencakup lahan yang terdampak persoalan batas wilayah atau outstanding boundary problems.

Perubahan nomenklatur lembaga memperluas tanggung jawab dalam menangani daerah terpencil serta kesejahteraan penduduk.

Presiden mengarahkan agar badan tersebut turut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan.

Peningkatan kesejahteraan penduduk dinilai sangat berhubungan dengan upaya menjaga pertahanan suatu wilayah.

Perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga perbatasan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme.

Pelaksanaan mandat tersebut memerlukan keterlibatan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Kebijakan penanganan wilayah harus mempertimbangkan kearifan lokal dan komunikasi bersama masyarakat.

Fasilitas pelayanan publik juga perlu memperhatikan prinsip inklusivitas serta kebutuhan penyandang disabilitas.

Koordinasi Antarlembaga dan Penanganan Batas

Berbagai persoalan di kawasan perbatasan dapat diatasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah penyelesaian masalah tersebut diharapkan sudah dapat dimulai pada awal tahun mendatang.

Penyelarasan garis batas Indonesia dan Malaysia juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.

Komunikasi kedua negara berjalan baik meski terdapat kendala teknis dari penetapan garis batas masa lalu.

Sejumlah titik koordinasi garis batas telah disimpulkan melalui proses verifikasi lapangan.

Operasionalisasi PLBN Sebatik masih memerlukan pembahasan lanjutan di antara kementerian terkait.

Kebijakan Presiden diharapkan mampu memperlancar komunikasi antarlembaga untuk mempercepat proses operasional.

Identifikasi kebutuhan wilayah dilakukan langsung agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi warga.

Kunjungan ke Sebatik merupakan bagian dari rangkaian peninjauan kawasan perbatasan.

Sebelumnya, peninjauan serupa telah dilakukan di Miangas, Pulau Rote, dan Krayan.

Agenda peninjauan berikutnya dijadwalkan akan dilanjutkan ke Pulau Laut dan Sabang.