Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut berjalan melalui sebuah rantai perintah. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menguraikan alur dugaan tersebut di hadapan Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026.

Meski namanya telah diumumkan sebagai tersangka, keempat perwira yang disebut dalam perkara ini tetap menyandang asas praduga tak bersalah. Seluruh peran berikut masih berstatus dugaan yang harus dibuktikan dalam proses hukum.

Berawal dari Dugaan Perintah Listyo

Di puncak rantai, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan dan menentukan target-targetnya. Perintah itu diduga mengalir secara lisan dan lewat WhatsApp kepada Ahrie Sonta.

Listyo juga diduga berperan sebagai end user, sebutan untuk penerima akhir yang menikmati hasil penyadapan tersebut.

Persetujuan di Tingkat Divisi

Rantai berikutnya berada pada mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi. Ia diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan, sekaligus menjadi penghubung yang meneruskan laporan harian dan laporan analisis hasil sadapan dari Kabagmon kepada Listyo.

Di bawahnya, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah mengenai target tertentu dari Slamet, yang sumbernya berasal dari Listyo. Persetujuan atas target itu diduga ia berikan via WhatsApp, tanpa surat permintaan resmi dari penyidik.

Eksekusi dan Dugaan Penghilangan Jejak

Pada level pelaksana, mantan Plt Kabagmon Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah tersebut kepada para operator yang melakukan penyadapan. Hasil sadapan kemudian diduga ia laporkan kembali kepada Listyo.

Rantai itu diduga ditutup dengan upaya penghilangan jejak. Ahrie disebut diduga memerintahkan penghapusan data penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp tempat perintah-perintah itu beredar.