Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 94 penyelenggara fintech peer-to-peer lending telah mengantongi izin resmi hingga November 2026.

Masyarakat yang memanfaatkan layanan pinjaman online resmi akan memperoleh kepastian perlindungan terkait suku bunga serta keamanan data pribadi.

Sebelum mengajukan permohonan dana darurat, setiap calon peminjam diwajibkan memeriksa legalitas aplikasi melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Layanan pinjaman digital kini semakin diminati masyarakat Indonesia karena menawarkan kemudahan proses pengajuan yang dapat diakses langsung via smartphone.

Namun, risiko penggunaan platform ilegal tetap tinggi karena sering kali menawarkan bunga tinggi serta melakukan penagihan yang bersifat intimidatif.

Direktori resmi OJK yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2026 menjadi acuan terbaru untuk mengetahui jumlah penyelenggara LPBBTI atau fintech berizin.

Platform berizin wajib mematuhi ketentuan suku bunga, biaya, dan etika penagihan yang telah ditetapkan oleh regulator bersama asosiasi terkait.

Peminjam juga disarankan agar memahami kemampuan finansial sebelum menyetujui perjanjian kredit agar terhindar dari masalah gagal bayar.

Dana pinjaman sebaiknya dialokasikan untuk keperluan produktif atau darurat seperti modal usaha, biaya kesehatan, maupun kebutuhan pendidikan.

Sejumlah platform pinjaman legal yang banyak dikenal masyarakat mencakup Danamas sebagai pionir P2P lending untuk modal usaha.

Selain itu terdapat Amartha yang fokus memberdayakan usaha mikro dan UMKM, serta Modalku yang menawarkan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.

Daftar tersebut juga mencakup Kredit Pintar yang populer dengan proses sederhana serta AdaKami sebagai salah satu platform pembiayaan digital.