Kabar niat Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wakil presiden memantik pertanyaan soal hak keuangannya setelah tak lagi menjabat.

Wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir berpotensi tetap menerima uang pensiun berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978.

Ketentuan itu mengatur syarat penerimaan, dasar perhitungan, hingga perkiraan nominal pensiun bagi pejabat negara yang diberhentikan dengan hormat.

Dasar Perhitungan Pensiun Wapres

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1978, uang pensiun pokok mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.

Perhitungannya tidak mencakup tunjangan jabatan maupun fasilitas operasional, hanya gaji pokok.

Mengacu informasi Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Karena pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, mantan wakil presiden berhak memperoleh sekitar Rp20.160.000 per bulan bila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.

Nominal itu merupakan perkiraan berdasarkan besaran gaji pokok yang dipublikasikan Kementerian Sekretariat Negara.