Pemerintah menyoroti indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 554.615 hektare. Persoalan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan nasional.

Langkah tindak lanjut akan dilakukan melalui pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga. Tim tersebut akan mengkaji status perizinan hingga kemungkinan pemberian sanksi sesuai ketentuan.

Pembentukan tim disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11).

Fokus Penelusuran dan Dasar Penyelesaian

Tim lintas kementerian dan lembaga akan menelusuri sejumlah aspek terkait alih fungsi lahan.

Aspek itu meliputi status perizinan, status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) saat alih fungsi terjadi, hingga jenis lahan sawah yang terdampak.

Hasil kajian akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah penyelesaian. Opsi yang dipertimbangkan termasuk kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Penelusuran ini menjadi salah satu cara pemerintah memastikan perlindungan lahan pertanian berjalan efektif. Langkah tersebut juga untuk mencegah berkurangnya kapasitas produksi pangan nasional akibat alih fungsi lahan produktif.

Di sisi lain, pemerintah mencatat perkembangan positif dalam memperluas perlindungan lahan sawah melalui penetapan LP2B.

Hingga 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare atau sekitar 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah seluas 7.346.470 hektare.

Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas LBS.

Meski demikian, masih ada tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.