Hibah Yayasan Sabilu Taubah Gus Iqdam Dicoret dari RAPBD Blitar
“Permintaannya kan Rp4,7 miliar.
Tetapi waktu di KUA-PPAS kemarin, di bulan September-Oktober itu dirasionalisasi oleh temen-temen dewan, akhirnya hampir ada kesepakatan Rp2,4 miliar gitu loh,” ucapnya.
“Nah, tetapi Rp2,4 miliar ini jadi viral, ya bisa jadi akhirnya Pak Bupati atau dari pihak pengusul proposal terus akhirnya di-cancel semuanya,” tambahnya.
Rifai menilai pencoretan hibah dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun akibat keterbatasan transfer keuangan daerah (TKD).
Kondisi itu membuat Banggar DPRD menata ulang prioritas belanja daerah.
Pemerintah daerah masih membutuhkan dana untuk berbagai program yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Contohnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), pembangunan masjid di Kanigoro, hingga pemberian seragam sekolah gratis untuk anak-anak sekolah.
“Masih banyak program-program yang belum ada anggarannya. Sehingga kemarin ketika hibah itu dicoret ya sudah.
Ini nanti digeser untuk memberikan kegiatan-kegiatan semisal kayak MPP, kayak masjid, bangun masjid di Kanigoro, ini juga masih butuh anggaran yang banyak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam disebut mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp25 miliar.
Dana itu sedianya digunakan untuk kepentingan pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di yayasan milik Iqdam, di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengonfirmasi adanya proposal pengajuan bantuan hibah dari yayasan Gus Iqdam tersebut.
“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Namun, Adhy mengatakan Pemprov Jatim juga telah resmi menolak permohonan hibah yang diajukan yayasan Gus Iqdam untuk tahun anggaran 2027.
Pemerintah harus bertindak rasional dalam mengelola anggaran dan menyeleksi setiap permohonan yang masuk.
Penolakan itu, kata Adhy, juga dilakukan karena keterbatasan kas daerah.
“Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang,” ujarnya.
Adhy memastikan proposal yang diajukan majelis Iqdam itu dicoret sepenuhnya dan tidak akan dibiayai melalui alokasi hibah provinsi tahun depan.
“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” tegasnya.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






