“Permintaannya kan Rp4,7 miliar.

Tetapi waktu di KUA-PPAS kemarin, di bulan September-Oktober itu dirasionalisasi oleh temen-temen dewan, akhirnya hampir ada kesepakatan Rp2,4 miliar gitu loh,” ucapnya.

“Nah, tetapi Rp2,4 miliar ini jadi viral, ya bisa jadi akhirnya Pak Bupati atau dari pihak pengusul proposal terus akhirnya di-cancel semuanya,” tambahnya.

Rifai menilai pencoretan hibah dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun akibat keterbatasan transfer keuangan daerah (TKD).

Kondisi itu membuat Banggar DPRD menata ulang prioritas belanja daerah.

Pemerintah daerah masih membutuhkan dana untuk berbagai program yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Contohnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), pembangunan masjid di Kanigoro, hingga pemberian seragam sekolah gratis untuk anak-anak sekolah.

“Masih banyak program-program yang belum ada anggarannya. Sehingga kemarin ketika hibah itu dicoret ya sudah.

Ini nanti digeser untuk memberikan kegiatan-kegiatan semisal kayak MPP, kayak masjid, bangun masjid di Kanigoro, ini juga masih butuh anggaran yang banyak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam disebut mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp25 miliar.

Dana itu sedianya digunakan untuk kepentingan pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di yayasan milik Iqdam, di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengonfirmasi adanya proposal pengajuan bantuan hibah dari yayasan Gus Iqdam tersebut.

“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Namun, Adhy mengatakan Pemprov Jatim juga telah resmi menolak permohonan hibah yang diajukan yayasan Gus Iqdam untuk tahun anggaran 2027.

Pemerintah harus bertindak rasional dalam mengelola anggaran dan menyeleksi setiap permohonan yang masuk.

Penolakan itu, kata Adhy, juga dilakukan karena keterbatasan kas daerah.

“Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang,” ujarnya.

Adhy memastikan proposal yang diajukan majelis Iqdam itu dicoret sepenuhnya dan tidak akan dibiayai melalui alokasi hibah provinsi tahun depan.

“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” tegasnya.