Program Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada buruh yang memenuhi syarat melalui rekening bank atau PT Pos Indonesia.

Sebagian pekerja kerap tidak langsung mencairkan dana tersebut setelah dinyatakan berhak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai ketentuan dana yang tidak diambil.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, dana yang tidak dicairkan dalam periode tertentu berisiko ditarik kembali ke kas negara.

Risiko tersebut dapat terjadi jika penerima tidak melakukan aktivasi atau tidak melengkapi verifikasi identitas.

Apabila tenggat waktu berakhir dan dana telah dikembalikan, penerima tidak bisa lagi meminta pencairan secara perorangan.

Namun, terdapat perbedaan mekanisme antara bantuan melalui Kantor Pos dan rekening bank.

Vice President Penyaluran Bantuan Sosial 2025 PT Pos Indonesia, Andi Rosa Muhammad Ramdan, menyatakan bahwa dana di Kantor Pos yang tidak diambil hingga akhir Juli disetorkan kembali ke kas negara.

Sebaliknya, dana yang sudah masuk ke rekening bank penerima tidak otomatis hangus hanya karena belum ditarik dari mesin ATM.

Penerima harus memastikan apakah bantuan mereka disalurkan melalui Kantor Pos atau rekening pribadi.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan belum mengumumkan jadwal resmi pencairan untuk tahap berikutnya hingga pertengahan November 2026.