Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai polemik kerja sama publikasi yang sedang menjadi perhatian masyarakat luas.

Langkah tersebut diambil untuk merespons berbagai masukan publik demi memastikan penyampaian informasi kebijakan berjalan transparan.

Pernyataan resmi itu diterbitkan melalui siaran pers bernomor SP. 350/SJ.

5/XI/2026 pada hari Selasa.

Pihak kementerian menjelaskan bahwa publikasi merupakan bagian penting dari tugas untuk menyampaikan program serta capaian kinerja kepada masyarakat.

Strategi komunikasi yang diterapkan selama ini memanfaatkan berbagai macam platform agar jangkauan informasi menjadi lebih luas.

Penyebaran pesan melibatkan media massa mulai dari cetak, televisi, hingga digital, serta menggandeng sejumlah pemengaruh.

Pemilihan mitra komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti jumlah pengikut dan tingkat interaksi.

Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program kementerian yang bersifat nasional agar penyampaian pesan lebih efektif.

Selain itu, kerja sama publikasi tidak dijalankan secara langsung dengan kreator konten secara mandiri.

Proses tersebut melibatkan badan usaha penyedia jasa komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi.

Kolaborasi dengan berbagai mitra ini dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda.

Di tengah sorotan publik, kementerian menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas dalam komunikasi.

Berbagai masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki tata kelola informasi ke depan.

Evaluasi berkala diharapkan mampu membuat strategi penyampaian pesan menjadi semakin tepat sasaran.