Di sisi lain, besaran nilai kontrak dengan sendirinya belum membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian akhir bergantung pada dokumen pengadaan resmi dan bukti realisasi pekerjaan yang diterima instansi terkait.

ICW pun mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit, meminta data pengadaan dibuka, dan menyarankan peninjauan ulang kebijakan belanja. Pemerintah turut diminta mengevaluasi kembali prioritas anggarannya.

Gelombang Kritik di Media Sosial

Publik merespons cepat. Kritik terhadap Raffi Ahmad dan terhadap praktik menyewa jasa influencer dari kantong negara ramai bermunculan, sebagian disertai tagar boikot. Sorotan kini tertuju pada langkah tindak lanjut lembaga pengawas: apakah audit benar-benar dilakukan, dan apakah rincian pengadaan semacam ini akan semakin terbuka ke depannya.

Yang jelas, total nilai yang mendekati Rp14,7 miliar ini bukan satu transaksi tunggal, melainkan akumulasi delapan kontrak berbeda selama tiga tahun anggaran di dua kementerian. Karena itu, pembacaan publik atas temuan ICW semestinya tetap proporsional: angka besar ini adalah pintu masuk pemeriksaan, bukan kesimpulan akhir tentang benar atau salahnya belanja tersebut.